Renovasi Massal 2026: Prabowo Targetkan 400.000 Rumah

Renovasi Massal 2026: Prabowo Targetkan 400.000 Rumah Yang Akan Segera Terlaksana Untuk Tahun Depan Nanti. Halo para pembaca yang menantikan kabar baik dan perubahan nyata di sektor perumahan! Tentu mendengar kata “renovasi” biasanya identik dengan urusan pribadi yang memusingkan. Akan tetapi kali ini skalanya adalah nasional dan ambisius. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, baru saja meluncurkan sebuah target yang luar biasa besarnya: Renovasi Massal 2026! Program ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen. Terlebihnya untuk mengatasi masalah hunian yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar. Di bawah program ini, Prabowo menargetkan 400.000 unit rumah tak layak huni akan di sulap menjadi tempat tinggal yang layak. Dan juga manusiawi pada tahun 2026. Angka 400.000 ini jelas bukan jumlah yang main-main. Serta hal ini adalah upaya konkret untuk meningkatkan kualitas hidup ratusan ribu keluarga di seluruh pelosok negeri. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana mekanisme dan strateginya.

Mengenai ulasan tentang Renovasi Massal 2026: Prabowo targetkan 400.000 rumah telah di lansir sebelumnya oleh kompas.com.

Programnya Adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Ia merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat. Program ini menjadi bagian utama dari target besar Presiden Prabowo Subianto. Terlebihnya untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, BSPS bukan berupa bantuan tunai langsung, melainkan berbentuk stimulan material bangunan, alat kerja. Serta pendampingan teknis agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri dan bergotong royong. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menjadi pelaksana utama program ini. Tentunya dengan anggaran yang melonjak tajam pada tahun 2026 mencapai Rp 8,9 triliun. Atau meningkat lebih dari 770% di banding tahun sebelumnya. Dana tersebut akan di gunakan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat miskin yang belum memenuhi standar kelayakan.

Renovasi Massal 2026: Prabowo Targetkan 400.000 Rumah Untuk Hunian Tak Layak

Kemudian juga masih membahas Renovasi Massal 2026: Prabowo Targetkan 400.000 Rumah Untuk Hunian Tak Layak. Dan fakta lainnya adalah:

Untuk 2026, Anggaran BSPS Jadi Rp 8,9 Triliun

Untuk tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menetapkan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun. Terlebihnya untuk menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kenaikan anggaran ini merupakan langkah besar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat upaya perbaikan kualitas hunian rakyat miskin di seluruh Indonesia. Di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar Rp 1,02 triliun. Kemudian peningkatan ini mencapai lebih dari 770%. Maka menjadikannya salah satu lonjakan anggaran tertinggi dalam sejarah program BSPS. Anggaran sebesar Rp 8,9 triliun tersebut di alokasikan untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai provinsi. Dana ini akan di gunakan untuk pembelian material bangunan, upah tenaga kerja. Serta pendampingan teknis bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan skema swadaya dan gotong royong, masyarakat tidak hanya menerima bantuan material.

Akan tetapi juga ikut terlibat langsung dalam proses renovasi rumahnya. Tujuannya ini bukan sekadar membangun ulang rumah. Namun memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang kokoh, sehat. Serta juga memenuhi standar hunian layak. Peningkatan anggaran BSPS tahun 2026 juga mencerminkan pergeseran prioritas nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kemudian yang menempatkan sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari agenda utama pembangunan sosial. Pemerintah menilai bahwa hunian layak merupakan salah satu fondasi penting untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran Kemen PKP untuk tahun 2026 sekitar 81% dari total pagu Rp 10,89 triliun. Terlebih yang di fokuskan pada pelaksanaan program BSPS. Secara teknis, penggunaan dana Rp 8,9 triliun ini akan melibatkan ribuan tenaga kerja. Dan juga dengan ratusan kelompok swadaya masyarakat di tingkat desa dan kota.

Prabowo Gerak Cepat: Renovasi 400 Ribu Rumah Kumuh Tahun Depan

Selain itu, masih membahas Prabowo Gerak Cepat: Renovasi 400 Ribu Rumah Kumuh Tahun Depan. Dan fakta lainnya adalah:

Naik 773,5 % Menjadi Rp 8,9 Triliun

Hal ini merupakan langkah luar biasa yang menandai perubahan besar dalam arah kebijakan perumahan rakyat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lonjakan anggaran ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Pada tahun sebelumnya, 2025, anggaran BSPS hanya berada di kisaran Rp 1,02 triliun dengan target renovasi sekitar 45.000 rumah. Namun, untuk tahun 2026, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi Rp 8,9 triliun dengan target renovasi 400.000 unit rumah, Atau hampir sepuluh kali lipat lebih besar. Kenaikan ini di hitung sebagai kenaikan 773,5%. Serta yang merupakan peningkatan paling signifikan dalam sejarah program BSPS sejak pertama kali di luncurkan oleh pemerintah. Lonjakan anggaran tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Pemerintah melihat bahwa masih terdapat sekitar 9,9 juta unit rumah tidak layak huni di Indonesia. Kemudian berdasarkan data terakhir Kemen PKP.

Angka tersebut mencerminkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak. Oleh karena itu, di bawah arahan langsung Presiden Prabowo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Dan mengajukan peningkatan anggaran besar untuk memperluas jangkauan program. Terlebih mempercepat pencapaian target nasional perumahan rakyat. Kenaikan sebesar 773,5% ini tidak hanya mencerminkan peningkatan dana. Akan tetapi juga perubahan paradigma pembangunan. Pemerintah kini melihat sektor perumahan bukan semata urusan infrastruktur sosial. Namun melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi. Dengan meningkatnya anggaran, kegiatan renovasi rumah rakyat di harapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Serta menggerakkan sektor bahan bangunan, dan membuka peluang ekonomi baru di desa dan kota kecil. Dalam konteks ini, setiap proyek BSPS tidak hanya membangun rumah. Akan tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi rakyat dari bawah. Secara teknis, anggaran Rp 8,9 triliun akan di alokasikan.

Prabowo Gerak Cepat: Renovasi 400 Ribu Rumah Kumuh Tahun Depan Yang Segera Terlaksana

Selanjutnya juga masih membahas Prabowo Gerak Cepat: Renovasi 400 Ribu Rumah Kumuh Tahun Depan Yang Segera Terlaksana. Dan fakta lainnya adalah:

Total Pagu Anggaran Kemen PKP Di Ajukan Rp 10,89 Triliun

Mereka yang mengajukan total pagu anggaran sebesar Rp 10,89 triliun untuk tahun 2026 sebagai bagian dari upaya besar. Tentunya yang mewujudkan program renovasi 400.000 rumah tidak layak huni (RTLH). Anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Serta yang menempatkan sektor perumahan rakyat sebagai salah satu prioritas utama. Tentunya dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Total pagu Rp 10,89 triliun ini bukan hanya angka besar, melainkan simbol dari arah baru kebijakan fiskal di bawah pemerintahan baru. Pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebihnya dengan memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Serta  program yang menjadi inti dari upaya perbaikan hunian rakyat miskin.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 8,9 triliun atau 81% di alokasikan khusus untuk program BSPS. Kemudian yang di targetkan mampu merenovasi hingga 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Sementara itu, sisanya sekitar Rp 2 triliun di alokasikan untuk berbagai program pendukung lain di bawah Kemen PK. Contohnay seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun (rusun), penyediaan rumah subsidi, peningkatan sanitasi dan air bersih. Serta pengembangan perumahan berkelanjutan. Dengan demikian, total pagu anggaran Rp 10,89 triliun ini tidak hanya berfokus pada renovasi rumah. Akan tetapi juga pada pembentukan lingkungan permukiman yang layak, tertata, dan sehat secara menyeluruh. Pengajuan anggaran besar ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan data resmi Kemen PKP. Indonesia masih memiliki sekitar 9,9 juta unit rumah tidak layak huni dan backlog perumahan yang tinggi.

Jadi itu dia beberapa fakta mengenai Prabowo targetkan 400.000 rumah dalam Renovasi Massal 2026.