150 Hari Prabowo Membangun Legitimasi Tantangan Demokrasi

150 Hari Prabowo Sebagai Pemimpin Republic Indonesia Sepertinya Tidak Berjalan Mulus, Diwarnai Berbagai Isu Korupsi Dan Demosntrasi. Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 2024–2029 setelah memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara signifikan. Masa kepemimpinannya diawali dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang menandai 150 hari pertamanya.​

Latar Belakang Singkat Prabowo Subianto

Prabowo Subianto adalah mantan jenderal militer yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam dunia militer dan politik Indonesia. Selama kampanye, Prabowo menekankan kelanjutan program modernisasi yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan sebelumnya. ​

Visi dan Misi Kampanye

Dalam kampanyenya, Prabowo mengusung visi untuk meneruskan kebijakan pembangunan dan modernisasi, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program sosial dan ekonomi yang inklusif. Ia berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah pemberian makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, dimulai pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menjangkau 650.000 anak di 31 provinsi pada tahap awal, dengan target mencapai 83 juta penerima pada akhir tahun 150 Hari Prabowo.

Maka kemudian namun, implementasi awal menghadapi tantangan, termasuk variasi menu yang kurang dan insiden keracunan makanan di beberapa sekolah. Pemerintah awalnya berencana menaikkan PPN sebesar 1% pada 1 Januari 2025. Namun, setelah mendapat protes publik, kenaikan ini di batasi hanya untuk barang dan jasa mewah. Langkah ini di apresiasi oleh masyarakat sebagai respons cepat terhadap aspirasi publik. Prabowo memperluas peran militer dalam berbagai inisiatif publik, termasuk proyek makan gratis dan program pertanian yang di kelola militer 150 Hari Prabowo.

Ketika Ada Rencana Kenaikan PPN Yang Memicu Kekhawatiran Masyarakat

Maka kemudian hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat dalam 150 hari pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 2024–2029 menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Beberapa kebijakan yang ia ambil mendapat sambutan positif, sementara yang lain memicu reaksi kritis dari sebagian masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Hubungan Positif: Program Populis dan Respons Cepat

Prabowo menunjukkan kedekatan dengan rakyat melalui beberapa program yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat:

Maka kemudian program Makan Gratis untuk Anak Sekolah dan Ibu Hamil
Program ini mendapat sambutan hangat dari kalangan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan gizi buruk tinggi. Kehadiran program ini di anggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi muda dan ibu hamil.

Respons terhadap Protes Pajak PPN
Maka kemudian Ketika Ada Rencana Kenaikan PPN Yang Memicu Kekhawatiran Masyarakat, pemerintah cepat mengoreksi kebijakan tersebut dan membatasi kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik dan bersedia menyesuaikan kebijakan.

Survei Kepuasan Publik Tinggi
Maka kemudian menurut survei Kompas, lebih dari 80% masyarakat merasa puas dengan kinerja Prabowo. Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pemerintah dan rakyat dalam hal kepercayaan dan ekspektasi.

2. Hubungan yang Menantang: Kritik terhadap Kebijakan dan Ketidakseimbangan Fokus

Meski mendapat banyak dukungan, Prabowo juga menghadapi kritik dari sebagian kalangan:

Pengalihan Dana Pendidikan ke Program Sosial
Maka kemudian rencana pengurangan anggaran untuk pendidikan tinggi demi mendukung program makan gratis memicu demonstrasi mahasiswa. Gerakan “Indonesia Gelap” menjadi simbol kekhawatiran bahwa kebutuhan jangka panjang masyarakat (seperti akses pendidikan berkualitas) mulai terpinggirkan. Keterlibatan militer dalam program-program sipil seperti ketahanan pangan dan distribusi bantuan dianggap oleh sebagian masyarakat sipil sebagai langkah mundur dalam demokrasi.

Di 150 Hari Prabowo Subianto Menjabat Ia Menunjukkan Ambisi Kuat Untuk Merevisi UU TNI

Maka kemudian Di 150 Hari Prabowo Subianto Menjabat Ia Menunjukkan Ambisi Kuat Untuk Merevisi UU TNI karena beberapa alasan strategis dan politis yang saling terkait.

1. Meningkatkan Peran TNI dalam Urusan Sipil

Maka kemudian salah satu poin utama dalam rencana revisi adalah untuk memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pengamanan objek vital, hingga pengawasan perbatasan dan kegiatan pembangunan nasional. Pemerintah berargumen bahwa TNI memiliki sumber daya, struktur komando, dan kedisiplinan yang dapat membantu mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk program makan gratis dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

2. Merespons Kebutuhan Keamanan Nasional yang Berubah

Maka kemudian pemerintah juga berdalih bahwa tantangan keamanan saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ancaman non-tradisional seperti siber, terorisme, dan konflik sosial. Oleh karena itu, TNI di nilai perlu memiliki payung hukum yang lebih fleksibel agar dapat turut serta mengatasi berbagai bentuk ancaman tersebut secara langsung.

3. Memperkuat Posisi Politik dan Kelembagaan Militer

Maka kemudian banyak pengamat menilai bahwa revisi ini juga bermuatan politis. Sebagai mantan jenderal dan Menteri Pertahanan, Prabowo di kenal memiliki kedekatan ideologis dengan militer. Revisi UU TNI dapat memperkuat kembali peran militer dalam kehidupan sipil yang sempat di kurangi sejak era reformasi. Hal ini di anggap sebagai upaya untuk memulihkan otoritas dan ruang gerak militer yang dulu sangat dominan di masa Orde Baru.

4. Kritik dan Kekhawatiran dari Kalangan Sipil

Maka kemudian meskipun pemerintah mengklaim revisi ini untuk efisiensi dan ketahanan nasional, banyak kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM mengkhawatirkan potensi kembalinya “dwifungsi” ABRI, yaitu konsep militer yang memiliki peran ganda sebagai kekuatan tempur dan kekuatan sosial-politik.

Ia Berhasil Mengamankan Dukungan Luas Dari Masyarakat, Setidaknya Dalam Jangka Pendek

Maka kemudian Prabowo Subianto memasuki kursi kepresidenan di usia yang tidak muda, namun dengan tekad yang tampak menggebu untuk mencatat warisan besar dalam sejarah Indonesia. Dalam 150 hari pertamanya, gaya kepemimpinannya menonjolkan dua ciri utama: populisme ekonomi dan pendekatan sentralistik terhadap kekuasaan. Hal ini terlihat dari program makan gratis berskala nasional serta dorongan untuk merevisi UU TNI.

Populisme Ekonomi sebagai Senjata Politik

Maka kemudian program-program seperti makan gratis dan subsidi pangan menunjukkan bahwa Prabowo memahami pentingnya membangun legitimasi melalui kebijakan yang langsung menyentuh perut rakyat. Di tengah kekhawatiran akan ketimpangan dan ancaman inflasi global, strategi ini cukup cerdas. Ia Berhasil Mengamankan Dukungan Luas Dari Masyarakat, Setidaknya Dalam Jangka Pendek. Namun, populisme semacam ini membutuhkan pembiayaan besar dan berkelanjutan. Tanpa dukungan fiskal yang kuat atau reformasi struktural, program-program tersebut bisa menjadi beban jangka panjang yang menggerus anggaran sektor vital lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Kembalinya Militer ke Ruang Sipil

Maka kemudian salah satu langkah paling kontroversial adalah upaya merevisi UU TNI. Prabowo tampaknya melihat militer bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mesin eksekusi pembangunan. Ini menunjukkan semacam nostalgia terhadap keteraturan Orde Baru, ketika militer memainkan peran luas dalam urusan sipil. Namun tantangan utamanya di sini adalah menjaga keseimbangan antara efektivitas dan demokrasi. Mengembalikan TNI ke ruang-ruang sipil dapat menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Maka kemudian khususnya dalam hal kontrol sipil atas militer 150 Hari Prabowo.